PEKANBARU - Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru melaksanakan Rapat Koordinasi dengan Ditjen Pemberdaharaan (DJPb) Provinsi Riau terkait pelaksanaaan anggaran dan penyerahan Piagam WTP untuk Pemko Pekanbaru, pada Senin (6/12/2021) di Aula Lantai VI Gedung Utama Komplek Perkantoran Tenayan Raya.

Rapat kali ini, dihadiri langsung Wali Kota Pekanbaru DR H Firdaus MT bersama Kepala OPD Pekanbaru dan Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) DJPb Riau Ismed Saputra MM.

Kakanwil DJPb Riau, Ismed, menyebutkan tata kelola pelaksanaaan anggaran di lingkungan Pemko Pekanbaru sudah baik, namun belum sempurna. Namun, Ismed menyebutkan, tata kelola keuangan sudah sesuai dengan regulasi dan sistem pengelolaaan keuangan.

"Ibarat kita sekolah untuk mencapat nilai 'A' 90 poin sudah cukup, namun ada perbaikan agar lebih sempurna. Kita ucapkan selamat untuk Pemko Pekanbaru yang memiliki tata kelola anggaran yang baik sehingga mampu meriah WTP lima kali beruntun," ucap Ismed.

Ismed juga mengimbau agar OPD yang bertugas dibidang pendidikan untuk menggesa laporan dana bos sekolah tingkat SD dan SMP. Pasalnya batas laporan keuangan untuk dana BOS dibatasi sampai sepekan menjelang tahun baru nanti. "Begitu juga kepada OPD yang memperoleh dana DAK dari pusat, dikawal proyek fisiknya agar tepat waktu. Jangan sampai ini menjadi tanggunan APBD Daerah," imbaunya.

Disisi lain, Wali Kota Pekanbaru DR H Firdaus MT sangat bersyukur Pemko Pekanbaru mendapat WTP lima kali beruntun dari BPK RI Riau. Ia mengucapkan tetimakasih kepada OPD - OPdDdilingkungan Pemko Pekanbaru yang telah bekerja keras dalam bidang tata kelolola keuangan.

"Kita juga berterimakasih kepada Kanwil DJPb Riau dan BPK RI yang telah memberikan bimbingan dalam tata kelola anggaran. Masukan dari instansi terkait keuangan daerah ini menjadi penguatan bagi Pemko Pekanbaru dalam mengelola keuangan yang transparan dan akuntabel," sampai Wali Kota.

Wali Kota juga berjanji, pihaknya tidak cepat puas dalam tata kelola keuangan. Pemko Pekanbaru juga akan menyusun program dalam tata kelola keuangan yang lebih baik lagi. Tak hanya itu, program anggaran daerah harus pro-kepada pertumbuhan ekonomi dan lapangan pekerjaan bagi masyarakat Pekanbaru.