PEKANBARU - Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru melakukan simulasi makan siang gratis tahap II. Kali ini simulasi dilakukan di SDN 185 dan SMPN 49 yang berada di Kelurahan Tebing Tinggi Okura, Rumbai Timur, Rabu (2/10/2024).

Simulasi makan siang bergizi ini dilakukan untuk melihat kesiapan Kota Pekanbaru dalam menjalankan program prioritas presiden terpilih. Sebelumnya, Pemko Pekanbaru telah melaksanakan simulasi di pusat kota, namun untuk simulasi tahap II ini dilakukan di pinggiran kota.

Penjabat (Pj) Wali Kota Pekanbaru Risnandar Mahiwa SSTP MSi mengatakan, simulasi tahap II ini perlu dilakukan untuk melihat kesiapan di wilayah perbatasan. Ia mengecek bagaimana sarana dan prasarana penunjang di wilayah perbatasan.

"Sambil kita melihat simulasi program makan siang ini berjalan, kita juga mengecek sarana dan prasarana penunjang terkait dengan fasilitas di perbatasan atau pinggiran Kota Pekanbaru," ujar Risnandar.

Terkait makan siangnya, kata Risnandar, berjalan dengan lancar. Akan tetapi terkait dengan jarak tempuh, dirinya mengakui memang cukup jauh.

"Ini memang cukup jauh di dalam luas wilayah di Kota Pekanbaru. Dari pusat kota sekitar 45 menit, dan ini buktinya bahwa pemerintah hadir di perbatasan," ungkapnya.

Menurutnya, kondisi di wilayah perbatasan sangat jauh berbeda dengan di pusat kota. Untuk itu, persiapan program makan siang ini perlu didudukkan bersama.

"Khusus jarak, ini perlu didudukkan. Karena kondisi ini jauh berbeda dengan perkotaan. Tentunya, kalau dapur umum dimana mau dibuat, jam berapa dia sampai. Atau kalau tidak, kita berdayakan UMKM di sekitar sini, masyarakat sekitar bisa membantu program pemerintah dalam menyiapkan makan siang ini," jelasnya.

Oleh karena itu, simulasi tahap II ini dilakukan untuk melihat kesiapan di Kota Pekanbaru dalam menjalankan program presiden terpilih tersebut. Secara umum, dirinya mengaku Kota Pekanbaru siap menjalankan program tersebut.

Hanya saja, pihaknya masih menunggu petunjuk dan teknis (Juknis) dari pemerintah pusat. Begitu juga dengan anggaran yang akan digunakan untuk program tersebut.

"Terkait anggararan kita masih menunggu juknis. Apakah langsung dari kementerian atau berkoordinasi dengan pemerintah daerah," pungkasnya.