PEKANBARU - Pemerintah Kota (Pemko);Pekanbaru dan Institut Pertanian Bogor (IPB) menandatangani nota kesepahaman (MoU) terkait Kelurahan Presisi. Dengan MoU ini, pihak IPB akan melakukan pendataan warga yang berhak mendapatkan bantuan sosial (bansos). 

Penjabat (Pj) Wali Kota Pekanbaru Muflihun SSTP MAP di ruang Multimedia Mal Pelayanan Publik (MPP), Jumat (14/10/2022), mengatakan, data presisi Kelurahan bekerja sama dengan Institut Pertanian Bogor. Agar data warga Pekanbaru ini valid. 

"Hari, warga masih ada yang mengeluh karena tak mendapat bantuan dari pemerintah. Karena, bantuan itu salah sasaran," ujarnya. 

Dengan kerja sama ini, data yang dimiliki Pemko Pekanbaru betul-betul yang akurat berdasarkan nama, alamat, dan koordinat rumah. Sehingga, jumlah orang yang layak menerima bantuan dan kategorinya bisa diketahui. 

Kesempatan yang sama, Direktur Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Daerah (EKPKD) Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Otda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Deddy Winarwan menyatakan, data yang berkualitas akan menciptakan perencanaan pembangunan yang berkualitas. Jika perencanaan pembangunan berkualitas, maka tiga tujuan otonomi daerah tercapai mulai dari peningkatan pelayanan publik, meningkatkan daya saing daerah, dan menyejahterakan masyarakat. 

"Untuk melaksanakan alat kebijakan yang terintegrasi antara pemerintah pusat dan daerah dibutuhkan kerja bersama antar Pj wali kota dan jajarannya. Sehingga, kolaborasi, sinergitas, dan koordinasi seluruh perangkat daerah dapat mendukung kerja kepala daerah," jelas Deddy. 

Sementara itu, Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) IPB Ernan Rustiadi mengatakan, pihaknya menjalani kerja sama dengan Pemko Pekanbaru terkait data Kelurahan Presisi. Jadi, IPB mengembangkan suatu cara mendata desa atau kelurahan presisi.

"Kami menemukan suatu cara bahwa data setiap orang itu bukan hanya tercatat secara alamat, tapi juga tercatat di koordinat GPS. Setiap keluarga, datanya lengkap mulai dari pendidikan hingga lainnya yang lebih rinci," ungkapnya. 

Kemudian, satu kelurahan itu direkam menggunakan drone. Setiap rumah diberi tandai. Sehingga, bansos tak salah sasaran. 

"Kami sudah bekerja sama dengan 11 provinsi, 21 kabupaten/kota, dan hampir 200 kelurahan/desa," pungkasnya.