PEKANBARU - Pelaksanaan PPKM level 4 masih berlangsung di Kota Pekanbaru. Penyekatan yang dilakukan di beberapa ruas jalan juga masih berlangsung. Meski tingkat kedisiplinan masyarakat masih minim, penyekatan jalan menjadi salah satu upaya agar mobilitas masyarakat berkurang.

Sementara itu, adanya pemberitaan disalah satu media lokal dan dikutip beberapa netijen yang menyebutkan Wali Kota (Wako) Pekanbaru menyebukan penyekatan jalan tidak efektif dinilai kurang tepat. Bahkan bisa menimbulkan kegaduahan bahkan gesekan antar instansi yang sedang menjalankan tugas untuk menghentikan penyebaran covid-19 di Riau dan Pekanbaru khususnya.

"Saya sudah mendengar rekaman wawancara kawan-kawan media kemarin. Tidak ada satu katapun bapak Walikota menyebutkan penyekatan tidak efektif. Ditambah lagi, penulis yang menulis berita terkait hal tersebut diketahui tidak berada ditempat pada saat wawancara door stop usai acara rapat. Berita seperti ini justru bukan informatif namun bisa menyebabkan kegaduhan didalam satgas maupun masyarakat," terang Mawardi, salah seorang anggota pusat informasi satgas Covid-19 Pekanbaru.

Ditambahkan Mawardi, yang juga menjabat sebagai Kepala Bidang IKP di Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik Kota Pekanbaru ini, di acara rapat evaluasi yang dilakanakan senin (9/8/2021) silam yang juga dihadiri unsur Forkopimda dijabarkan bahawa penyekatan jalan mampu menurunkan mobilitas masyarakat hingga 10 persen. Guna memaksimalkan hal tersebut, Walikota Pekanbaru juga meminta tim satgas bidang tersebut mencari formasi baru agar tingkat mobilitas masyarakat semakin rendah.

"Yang disampaikan bapak walikota itu masyarakat yang tidak punya kepentingan mendesak atau yang WFH untuk tidak keluar rumah. Makannya sistem penyekatan ini disarankan tidak hanya di jalan protokol tapi juga di pintu keluar masuk lingkungan  pemukiman di  tingkat RW. Ini semata-mata untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk tetap dirumah dimasa pandemi jika tidak ada yang penting," jelasnya lagi.

Agar informasi seperti ini tidak terulang lagi, Mawardi yang juga merupakan mantan wartawan disalah satu media besar di Riau ini meminta rekan-rekan wartawan untuk lebih hati-hati dalam menyampaikan informasi. Terutama dimasa pandemi covid-19 ini dimana seluruh elemen sensitif dalam menerima informasi. Hal serupa juga dimintanya kepada pelaku media sosial maupun netijen untuk bijak dalam menyebarluaskan informasi.

"Ada istilahnya saring sebelum sharing, jadi info yang masuk dicek dulu kebenarannya baru disebarluaskan. Kepada teman-teman wartawan juga ada UU no 40/1999 tentang pers yang mengatur. Cukup berpedoman disana, jadi tidak mengedepankan opini atau kesimpulan sendiri yang justru berbeda dari fakta. Kami minta pihak redaksi yang menerbitkan berita terkait menegur wartawannya dan mengklarifikasi berita yang sudah terbit tersebut. Semoga kedepan tidak ada kesalahpahaman lagi dalam penyebaran informasi. Jika dapat rekaman atau rillis, lebih baik dikonformasi ulang agar kita aman,"pesannya.