PEKANBARU – Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru bergerak cepat menangani kasus diare yang menimpa warga di Jalan Pantau RT 04/RW 05, Kelurahan Muara Fajar Barat, Kecamatan Rumbai Barat. Wakil Wali Kota Pekanbaru, Markarius Anwar, turun langsung meninjau lokasi sekaligus memastikan kondisi para korban, Jumat (10/7/2026). 

Markarius menyampaikan, dari tujuh warga yang terdampak, dua orang meninggal dunia. Sementara lima korban lainnya telah dinyatakan pulih. 

"Kami datang untuk memastikan kondisi lima korban yang tersisa sudah sehat. Selain itu, kami juga menyerahkan bantuan makanan dan tambahan gizi kepada 15 balita yang berada di lingkungan ini," ujar Markarius. 

Selain menyalurkan bantuan, Pemko Pekanbaru juga melakukan pemeriksaan terhadap kondisi lingkungan untuk mengetahui penyebab munculnya kasus diare. Berdasarkan hasil uji laboratorium, sumber bakteri dipastikan bukan berasal dari air minum. 

"Hasil laboratorium menunjukkan sumur warga sudah diperiksa dan hasilnya negatif. Air galon yang digunakan juga negatif. Artinya, sumber bakteri bukan berasal dari air minum," jelasnya. 

Menurut Markarius, dugaan sementara mengarah pada buruknya sanitasi lingkungan. Masih banyak rumah di kawasan tersebut yang belum memiliki fasilitas mandi, cuci, dan kakus (MCK) yang layak. 

"Sanitasi menjadi persoalan utama di sini. Banyak rumah belum memiliki MCK," ungkapnya. 

Akibatnya, sebagian warga masih melakukan buang air besar di kebun. Kondisi tersebut dinilai berpotensi memicu penyebaran bakteri melalui lalat yang hinggap pada makanan. Selain itu, makanan yang kurang higienis juga diduga menjadi faktor penyebab penyebaran penyakit.
Pemko Pekanbaru juga menyoroti keterbatasan akses air bersih di kawasan tersebut. Sebagai langkah penanganan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) akan diminta mengkaji pembangunan sumur bor. 

"Kami akan menugaskan Dinas PUPR untuk melihat kemungkinan pembangunan sumur bor agar warga memiliki akses air bersih dan fasilitas MCK yang memadai," kata Markarius. 

Sementara itu, Ketua RT 04, Saberi, mengatakan terdapat 52 kepala keluarga (KK) yang tinggal di wilayahnya. Mayoritas warga bekerja sebagai buruh di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Muara Fajar, buruh bangunan, pekerja perkebunan sawit, hingga pengrajin batu bata. 

Ia mengaku baru mengetahui adanya kasus diare setelah menerima kabar meninggalnya salah seorang warga. Tidak lama kemudian, korban lainnya juga meninggal dunia dengan dugaan penyakit muntah dan diare (muntaber). 

"Kami baru mengetahui setelah ada warga yang meninggal dunia. Saat itu penyebabnya belum diketahui. Sehingga kami langsung mengimbau apabila ada warga yang sakit agar segera dibawa ke puskesmas," ujar Saberi. 

Sejak kasus tersebut mencuat, petugas puskesmas, pemerintah provinsi, hingga kader posyandu telah beberapa kali melakukan pemeriksaan kesehatan dan pendataan warga. 

Saberi juga mengungkapkan masih ada sejumlah warga yang belum memiliki dokumen kependudukan sehingga belum terdata dalam pelayanan kesehatan maupun kegiatan posyandu. 

"Kami terus mengimbau warga agar segera mengurus administrasi kependudukan. Dengan begitu mereka lebih mudah mendapatkan pelayanan pemerintah, termasuk layanan kesehatan," pungkasnya.