PEKANBARU - Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru, mengingatkan seluruh kepala sekolah dasar negeri untuk mengedepankan integritas, dan kehati-hatian. Para kepala sekolah juga harus patuh terhadap aturan dalam pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun ini. 

Hal itu disampaikan Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho saat membuka Sosialisasi Surat Edaran Wali Kota Nomor 61 Tahun 2026 tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi dalam Penyelenggaraan SPMB serta Sosialisasi Kedisiplinan Pegawai di Ruang Multimedia, Gedung Utama Kompleks Perkantoran Tenayan Raya, Kamis (11/6/2026). 

"Kegiatan sosialisasi ini menjadi langkah antisipatif untuk menghadapi berbagai potensi persoalan yang mungkin muncul selama proses penerimaan murid baru berlangsung. Kami mengundang para kepala SD negeri, terutama yang sudah berpengalaman dalam pelaksanaan SPMB. Agar, kita bersama-sama memahami dan mengantisipasi berbagai kemungkinan yang terjadi di lapangan," kata Agung. 

Wako Agung menilai, pelaksanaan SPMB di tingkat sekolah dasar relatif berjalan baik selama ini. Namun demikian, kewaspadaan tetap harus ditingkatkan agar tidak muncul persoalan yang dapat mencederai proses penerimaan peserta didik. Setiap kebijakan dan tindakan yang dilakukan harus dilandasi niat baik sekaligus dijalankan melalui cara-cara yang benar. 

"Yang penting saat ini adalah terus berbuat baik dengan niat yang baik, tetapi juga melalui cara yang benar. Jika caranya tidak benar, maka sesuatu yang baik pun bisa menjadi salah. Ini harus menjadi pedoman bagi seluruh jajaran Pemko Pekanbaru, termasuk seluruh sekolah," tegasnya. 

Wako Agung juga menekankan pentingnya komunikasi dan koordinasi dengan Inspektorat sejak dini apabila ditemukan kendala atau persoalan di lapangan. Dengan demikian, penyelesaian masalah dapat dilakukan secara tepat tanpa terburu-buru menyimpulkan pihak tertentu sebagai penyebab persoalan. 

Pemko Pekanbaru sengaja melibatkan Inspektorat dalam sosialisasi tersebut. Supaya, seluruh kepala sekolah memahami mekanisme pengawasan serta langkah-langkah yang harus dilakukan apabila menghadapi persoalan selama proses SPMB berlangsung. 

"Kami tidak ingin ketika masalah muncul baru semua sibuk. Karena itu, komunikasi harus dibangun lebih awal dengan Inspektorat. Agar, setiap persoalan dapat diselesaikan dengan baik dan tidak menimbulkan kesalahpahaman," sebut Agung. 

Perkembangan informasi di media sosial sangat cepat saat ini. Informasi yang belum tentu benar atau bahkan hoaks sering muncul dan dapat memicu kesalahpahaman di tengah masyarakat. 

Karena itu, Wako Agung meminta kepala sekolah lebih proaktif dalam memberikan informasi dan berkoordinasi dengan pemko apabila terjadi persoalan di lapangan. 

Ke depan, Pemko Pekanbaru juga akan membentuk kelompok kerja (pokja) sebagai wadah koordinasi dan komunikasi cepat apabila muncul kendala dalam pelaksanaan SPMB. 

"Saya pikir untuk SPMB tingkat SD tidak perlu terlalu lama dibahas. Yang paling penting adalah kehati-hatian dalam pelaksanaannya. Sehingga, seluruh proses berjalan sesuai aturan dan memberikan rasa keadilan bagi masyarakat," pungkasnya.