PEKANBARU - Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru, resmi memulai pelaksanaan Forum Satu Data Indonesia. Forum ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat tata kelola data yang akurat, terintegrasi, dan dapat dipertanggungjawabkan. 

Wali Kota (Wako) Pekanbaru H Agung Nugroho SE MM dalam Kick Off Forum Satu Data Indonesia di Aula Gedung Utama Kompleks Perkantoran Tenayan Raya, Kamis (30/4/2026), mengatakan, kemajuan sebuah kota tidak hanya ditentukan oleh pelayanan publik yang cepat dan responsif. Tetapi, kemajuan sebuah kota ditentukan oleh kualitas data yang dimiliki.  

"Seluruh program pembangunan harus berangkat dari data yang valid. Agar, kebijakan yang diambil tepat sasaran," kata Wako Agung. 

Selama satu tahun terakhir, Pemko Pekanbaru telah melakukan berbagai pembenahan, khususnya dalam pengelolaan keuangan dan tata kelola fiskal. 
Upaya tersebut dinilai berhasil meningkatkan kepercayaan aparatur sipil negara (ASN) serta berbagai pihak terhadap kinerja pemerintah daerah. Sehingga, pelaksanaan program berjalan dengan baik pada tahun lalu. 

"Memasuki tahun ini, kami menargetkan percepatan implementasi Satu Data melalui kolaborasi bersama Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian (Diskominfotiksan) serta seluruh pemangku kepentingan. Salah satu langkah yang ditempuh adalah melakukan penyesuaian struktur organisasi perangkat daerah (OPD) guna mempercepat pengelolaan dan integrasi data," ujar Agung.  

Para kepala OPD, camat, hingga lurah merupakan produsen utama data di lapangan. Karena itu, setiap unit kerja diminta berkomitmen mengelola data sesuai tugas dan fungsi masing-masing.  

Misalnya, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat (DP3APM) bertanggung jawab terhadap data posyandu. Sementara, Dinas Sosial fokus pada data kemiskinan dan warga terlantar. 

"Selama ini, masih terdapat sejumlah data yang belum akurat dan sulit dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, kami terus melakukan berbagai upaya perbaikan, termasuk melalui program 'Satu ASN Satu RW' yang saat ini mulai berjalan," ucap Agung. 

Program tersebut diharapkan mampu memperkuat pendataan langsung di tingkat masyarakat. Ia juga mencontohkan praktik pengelolaan data di Denpasar, Bali, yang telah berhasil mendata perilaku masyarakat dalam memilah sampah hingga mampu menutup tempat pembuangan akhir (TPA) untuk sampah organik.  

Langkah serupa dapat menjadi inspirasi bagi Pekanbaru dalam membangun budaya berbasis data. 

Selain itu, data tidak hanya berhenti pada tahap pengumpulan, tetapi harus diikuti dengan implementasi nyata di lapangan. Salah satu contohnya adalah pengendalian inflasi melalui gerakan penanaman cabai. Hal ini mengingat komoditas tersebut menjadi salah satu penyumbang utama inflasi di Pekanbaru. 

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Badan Pusat Statistik (BPS) yang telah mendukung integrasi data daerah dengan pemerintah pusat. Kolaborasi ini dinilai penting untuk memastikan keselarasan dan akurasi data yang dilaporkan. 

"Bagi kami, yang terpenting bukan sekadar menyajikan data yang terlihat sempurna. Tetapi bagaimana data tersebut benar-benar akurat dan dapat digunakan untuk memperbaiki kondisi Kota Pekanbaru," tuturnya. 

Di akhir arahannya, Agung meminta seluruh OPD untuk bekerja maksimal dalam menginput dan memperbarui data secara berkala. Ia berharap, melalui sistem Satu Data, seluruh informasi di lingkungan Pemko Pekanbaru dapat terhubung dengan BPS dan pemerintah pusat. 

Sebagai bagian dari capaian, ia mengungkapkan bahwa data Pekanbaru pada tahun lalu telah dilaporkan ke Kementerian Dalam Negeri dan menjadi rujukan bagi daerah lain dalam pengelolaan data. Bahkan, peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dari Rp800 miliar menjadi Rp1,2 triliun turut menjadi perhatian pemerintah pusat.