PEKANBARU - Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru, secara resmi menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 (unaudited) kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Riau, Senin (30/3/2026). 

Penyerahan tersebut dilakukan langsung oleh Wali Kota Pekanbaru H Agung Nugroho SE MM sebagai bagian dari tahapan pemeriksaan lanjutan oleh BPK. 

Wako Agung menyampaikan, setelah penyerahan laporan, Pemko Pekanbaru akan memasuki tahap pemeriksaan terinci oleh BPK. Proses awal pemeriksaan telah dilakukan sebelumnya. 

Sehingga, tahapan saat ini merupakan pendalaman terhadap laporan keuangan yang telah disampaikan. "Tahapan awal sudah kami lalui. Saat ini, kami masuk ke pemeriksaan terinci. Mudah-mudahan hasilnya kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) seperti tahun sebelumnya," kata Agung. 

Selain itu, Agung juga menanggapi isu penurunan pendapatan daerah yang sempat menjadi sorotan dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ). Secara umum, pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) justru semakin baik dan terukur berkat peningkatan kinerja serta optimalisasi sistem pemungutan pajak. 

Ia mencontohkan, sektor pajak parkir yang sebelumnya belum terdata secara optimal kini telah tertib dan masuk dalam kategori wajib pajak. Hal serupa juga terjadi pada pajak reklame yang sebelumnya banyak tidak terbayarkan, kini mulai memberikan kontribusi signifikan terhadap PAD. 

"Sekarang semuanya lebih tertata. Pajak parkir sudah jelas, pajak reklame juga sudah berjalan. Termasuk opsen pajak kendaraan bermotor yang terus kami gencarkan melalui sosialisasi kepada masyarakat agar taat membayar pajak," ucap Agung. 

Terkait realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), ia memastikan bahwa penyerapan anggaran berjalan maksimal tanpa hambatan berarti. Ia menyebut tidak terdapat kendala dalam penggunaan anggaran, bahkan terdapat potensi sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) yang berasal dari efisiensi hasil lelang. 

"Penyerapan APBD berjalan optimal. Tidak ada hambatan, bahkan kami memiliki SiLPA yang berasal dari sisa hasil lelang. Ini menunjukkan efisiensi dalam pelaksanaan anggaran," pungkasnya.