PEKANBARU - Pemerintah Kota (Pemko) Pemko Pekanbaru resmi menetapkan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Perencanaan Marpoyan Damai Tahun 2025–2044 melalui Peraturan Wali Kota Nomor 9 Tahun 2025. Penetapan ini menjadi tonggak penting dalam upaya mewujudkan pembangunan kota yang tertib, efisien, dan berkelanjutan. 

Wakil Wali Kota (Wawako) Pekanbaru Markarius Anwar ST MARch saat membuka kegiatan sosialisasi RDTR Marpoyan Damai di Aula Kantor Kecamatan Marpoyan Damai, Selasa (11/11/2025), menyampaikan, RDTR merupakan perangkat operasional dari rencana tata ruang yang menjadi dasar penyusunan peraturan zonasi. Dokumen ini memiliki manfaat besar bagi masyarakat, pelaku usaha, investor, maupun pemerintah daerah. 

“Dengan adanya RDTR, masyarakat dan pengusaha dapat mengetahui zona peruntukan lahan secara jelas, mana wilayah yang boleh untuk usaha, mana yang khusus untuk permukiman, dan mana kawasan yang tidak boleh dibangun seperti sempadan sungai atau kawasan lindung,” jelasnya. 

Ditambahkan Wawako Markarius, aturan yang jelas dalam RDTR, investor mendapatkan kepastian mengenai jenis usaha atau bangunan apa yang diizinkan di lokasi tertentu. Hal ini mengurangi risiko investasi dan birokrasi, sehingga mendorong minat penanaman modal. 

"RDTR juga, membantu pemerintah daerah dalam mengendalikan alih fungsi lahan yang tidak sesuai peruntukannya, mencegah pembangunan yang semrawut, dan meminimalkan potensi konflik tata ruang," jelasnya. 

Dengan diterappkannya  Peraturan Wali Kota Nomor 9 Tahun 2025 dapat mengintegrasikan aspek lingkungan hidup, memastikan ketersediaan ruang terbuka hijau dan infrastruktur yang memadai untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan.