PEKANBARU - Melalui surat No.04/PANSEL-JAB/IX/ 2025,  Pemko Pekanbaru secara resmi membuka seleksi jabatan camat dan lurah. Dengan begitu, seluruh ASN diberikan kesempatan secara terbuka untuk mengikuti seleksi menjadi ‘Wakil Pemko’ di tingkat Kecamatan dan Kelurahan. 

"Tahapan seleksi dijamin transparan. Semua ASN yang mampu bekerja dengan baik, mempu mengorganisir wilayahnya serta mampu menjadi pelayanan dan dekat masyarakat, kami persilakan mendaftar sebagai bukti pengabdiannya,” terang Wali Kota Pekanbaru, H Agung Nugroho SE MM, Ahad (28/9/2025). 

Tidak hanya kemampuan administrasi saja, aspek pelayanan serta integritas menjadi hal yang utama. Pasalnya, Camat dan Lurah punya tugas yang berat. Karena memimpin dan bertanggung jawab dengan wilayahnya. Dengan kondisi partisipasi masyakarat dalam pembangunan cukup rendah, seperti gotong royong maupun kegiatan  sosial dan memdukung program strategis Pemko Pekanbaru,  maka pengayoman masyarakat juga menjadi hal yang utama. 

"Suksesnya program pemerintah harus dengan partisipasi masyarakat. Jika camat dan lurahnya macam jadi raja, mana masyarakat mau berpartisipasi dan respect. Ini yang kami tekankan," tuturnya. 

Ia juga meminta agar camat dan lurah hasil seleksi harus bisa mengaktifkan kegiatan di tengah masyarakat. Seperti poskamling, posyandu, LPS, RT/RW, pengajian ibu-ibu  hingga olahraga rakyat.  Pria berjuluk Datuk Bandar Setia Amanah ini juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses seleksi dengan melibatkan panitia yang telah dibentuk. 

"Seleksi terbuka membuat proses penempatan pejabat lebih adil, objektif, dan bisa dipertanggungjawabkan. Tidak lagi ditunjuk, tapi berdasarkan kompetensi terbuka. Jadi harapannya mereka nantinya punya ide-ide program dan kebijakan ke masyarakat yang tentunya sejalan dengan program Wako dan Wawako Pekanbaru,” tegasnya. 

Terakhir, Wako mengatakan seleksi ini juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Camat dan lurah dikatakan dia merupakan “garda depan” pelayanan masyarakat (administrasi, kependudukan, hingga fasilitasi program pemerintah).