PEKANBARU - Wali Kota (Wako) Pekanbaru, H Agung Nugroho SE MM, meminta para camat dan lurah di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru untuk sama-sama bergotong royong menyelesaikan berbagai persoalan. 

Demikian disampaikan Wako Agung usai memimpin rapat koordinasi (rakor) dengan seluruh camat dan lurah, bertempat di aula Mal Pelayanan Publik (MPP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP), Rabu (27/8/2025) 

Rakor ini turut dihadiri Pj Sekdako Zulhelmi Arifin, Asisten I Masykur Tarmizi, Asisten II Ingot Ahmad Hutasuhut, serta sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). 

Dikatakan Agung, ada beberapa persoalan yang dibahas dengan para camat dan lurah di antaranya penanganan stunting, anak putus sekolah, penertiban PKL, penanganan kasus HIV-AIDS dan sampah. 

Dengan adanya rakor tersebut, diharapkan para camat dan lurah dapat berkolaborasi dengan OPD teknis untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang ada. 

"Kita tidak ingin ada lagi masing-masing mengelompokkan diri bahwa ini bukan kewenangan ini, ini kewenangan ini, sehingga tidak bisa dikerjakan," tegas Walikota Agung. 

"Yang kami inginkan semua saling membantu, berkolaborasi, tentu bergotong royong menyelesaikan beberapa persoalan yang kami ketahui dan kami berikan pemahaman," ulasnya. 

Disebutkan Walikota Agung, kolaborasi OPD bersama camat dan lurah telah dimulai melalui pendataan anak putus sekolah dan stunting. Kerjasama tersebut berjalan efektif dan berhasil mendata ribuan anak putus sekolah dan yang mengalami stunting. 

"Sejauh ini data yang disampaikan kepada kami tidak sesuai dengan apa yang ditemukan di lapangan. Contohnya anak putus sekolah, ternyata anak putus sekolah di Pekanbaru saat ini 1.778 orang," ungkapnya. 

Kemudian untuk stunting, terang Walikota Agung, data awal sesuai yang dilaporkan Dinas Kesehatan dan Dinas Dalduk KB, anak stunting di wilayah setempat hanya sekitar 200 orang. 

"Dalam beberapa kali rapat selalu disampaikan angkanya itu sekitar 200-an. Namun setelah kita menggerakkan kader posyandu maupun kader KB dan masyarakat, ternyata lebih efektif dan terkumpul 10 kali lipat, (terdata) 2.000 (anak stunting)," ucapnya. 

"Berarti kerja kita, kerja camat dan lurah, kader posyandu dan KB perlu kita apresiasi untuk pembaharuan data kita. Saya kira pola kerja kita mungkin seperti ini lebih baik, dari pada berdasarkan data yang tanpa ada pendataan di lapangan," pungkasnya.