
Tak Diperpanjang Kontraknya, 300 THL RSD Madani Mengadu ke Wali Kota Pekanbaru
PEKANBARU - Sekitar 300 Tenaga Harian Lepas (THL) Rumah Sakit Daerah (RSD) Madani Pekanbaru, mengadu ke Wali Kota Agung Nugroho SE MM setelah kontrak kerja mereka tidak diperpanjang.
Ratusan THL itu merasa dirugikan lantaran mereka mengaku telah membayar uang puluhan juta ke oknum di RSD Madani agar bisa dipekerjakan di rumah sakit milik Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru tersebut.
Aduan itu disampaikan para THL, saat pertemuan dengan Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho, bertempat di aula gedung utama komplek perkantoran terpadu walikota di Tenayan Raya, Senin (21/7/2025).
Dalam pertemuan itu, dikatakan Agung, para THL sebenarnya tidak keberatan karena kontrak kerja mereka sudah diputus per tanggal 1 Juli 2025. "Tetapi karena mereka sudah membayar sejumlah uang kepada oknum. Mereka datang untuk mengadu dan mempertanyakan mengapa tetap diberhentikan," ungkapnya.
Berdasarkan laporan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), terang Agung, ratusan THL yang sebelumnya dipekerjakan RSD Madani itu tidak masuk dalam data induk kepegawaian atau database resmi Pemko Pekanbaru.
Sehingga, kontrak kerja para THL ini tidak diperpanjang.
Untuk itu, ia berjanji bakal menindaklanjuti laporan para THL sesuai dengan prosedur hukum. "Nama-nama yang dilaporkan akan kami telusuri. Apabila terbukti ada pelanggaran, maka akan kami serahkan kepada pihak kepolisian untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” tegas Agung.
Ia punya kebijakan agar tidak ada pemecatan massal. Ia berkomitmen untuk menjaga stabilitas ekonomi masyarakat dengan tidak memberhentikan tenaga kerja secara semena-mena. “Saya tidak ingin menambah angka pengangguran di Pekanbaru. Prinsip saya, selama mereka bekerja sesuai tugas pokok dan fungsi, serta menunjukkan semangat kerja yang baik, maka akan tetap diberi ruang bekerja di Pemo Pekanbaru,” tutupnya.
Berita Lainnya
Rakor Perdana bersama Pj Wali Kota Pekanbaru, Penuntasan Masalah Banjir dan Sampah Menjadi Prioritas
Wagub dan Wali Kota Pantau Vaksinasi yang Ditaja FPK di SKA