
Wako dan Wawako Pekanbaru Simak Pemaparan ITDP Terkait Sistem Transportasi Massal Ideal
PEKANBARU - Wali Kota Agung Nugroho SE MM dan Wakil Wali Kota Pekanbaru Markarius Anwar ST MARch menghadiri makan malam bersama Institute for Transportation and Development Policy (ITDP), di Hotel Arya Duta, pada Rabu (18/6/2025) malam.
Selain ITDP, Kementerian Perhubungan RI, Bappenas, Pemko Surabaya, Pemko Surakarta, dan Viriya ENB turut menghadir acara tersebut. Sekedar informasi, ITDP merupakan organisasi nirlaba internasional yang berfokus pada pengembangan sistem transportasi perkotaan berkelanjutan.
Menurut ITDP Untuk mewujudkan sistem transportasi massal yang ideal dan menjangkau 30 persen penduduk Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, di berbagai rute, dibutuhkan sebanyak 499 unit bus listrik berukuran besar, sedang, dan kecil. Jumlah armada ini diyakini akan memberikan akses mobilitas yang mudah bagi masyarakat, serta mengurangi ketergantungan terhadap kendaraan pribadi.
Gonggomtua Sitanggang dan Kemal Fardianto selaku Transport Associate ITDP Indonesia, akan memaparkan strategi percepatan dekarbonisasi sektor transportasi untuk menciptakan kota layak huni. Disebutkan bahwa sektor transportasi merupakan penyumbang emisi gas rumah kaca (GRK) terbesar kedua di Indonesia.
Penggunaan bus listrik diharapkan dapat menekan emisi tersebut, sekaligus meningkatkan kualitas udara di kawasan perkotaan, termasuk Pekanbaru.
Sementara itu, Mizandaru Wicaksono dan Rifqi Khoirul Anam dari ITDP Indonesia akan menjelaskan urgensi memulai elektrifikasi dari sektor transportasi publik. Hal itu karena paling signifikan terhadap efisiensi dan penghematan.
Selain biaya operasional yang lebih rendah dibandingkan bus konvensional, elektrifikasi juga mempermudah perencanaan dan memperkuat momentum reformasi transportasi umum.
Beberapa rekomendasi kebijakan yang disampaikan menyusun dasar hukum dan peta jalan elektrifikasi angkutan umum. Meninjau ulang status perhubungan sebagai urusan wajib non-dasar (UU No. 23 Tahun 2014). Serta, mengeluarkan instruksi Mendagri agar pemerintah daerah menyusun Perda terkait kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB). Mendorong dukungan fiskal bagi daerah.
Terakhir, Kemal Fardianto dan Syifa Maudini memaparkan peta jalan elektrifikasi transportasi di tiga kota prioritas, yakni Pekanbaru, Surabaya, dan Surakarta.
Disoroti pula tantangan yang dihadapi, seperti belum adanya payung hukum yang kuat dan keterbatasan kapasitas fiskal daerah.
ITDP mengusulkan model kemitraan yang memungkinkan pembiayaan tidak hanya dibebankan pada pemerintah daerah.
Berita Lainnya
Wawako Hadiri Apel Kesiapan Pengamanan Takbiran dan Idulfitri
Kembangkan Ekonomi Kreatif, Pemko Gandeng PCCN