PEKANBARU - Wakil Wali Kota (Wawako) Pekanbaru H Markarius Anwar ST MArch, menghadiri rapat paripurna DPRD tentang Pandangan Umum Fraksi terhadap Dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda), Rabu (14/5/2025). 

Kedua ranperda dimaksud di antaranya, pertama Ranperda tentang Penyertaan Modal dan Penambahan Penyertaan Modal Daerah Kepada Perusahaan Perseroan Daerah BPR Pekanbaru Madani. 

Tiap Fraksi DPRD Kota Pekanbaru memberikan pandangan umum terhadap dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda). Di antaranya penyertaan modal dan penambahan penyertaan modal daerah kepada perusahaan perseroan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Pekanbaru. 

Fraksi PKS DPRD Pekanbaru menyarankan adanya evaluasi terhadap Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Pekanbaru Madani. Hal ini diutarakan juru bicara Fraksi PKS DPRD Pekanbaru Hamdani 

Adanya saran evaluasi ini mengingat maksud dan tujuan dibuatnya ranperda ini yang tertuang dalam Pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 akan sulit dicapai jika tidak adanya evaluasi. 

"Maksud dan tujuan ini tidak mudah dicapai kalau hanya dengan penambahan modal semata, tanpa adanya evaluasi keuangan dan manajemen," kata Hamdani saat membacakan pandangan umum fraksinya. 

Kenapa evaluasi? Bagi Hamdani, jika dilakukan evaluasi maka akan diketahui apa yang kelemahan BPR Pekanbaru Madani selama ini. 

"Evaluasi sangat penting, karena mengetahui kelemahan BPR selama ini dan (hasil evaluasi) digunakan untuk menyusun langkah strategi," papar Hamdani. 

Kemudian, Fraksi PKS DPRD Pekanbaru juga menyarankan agar menerapkan prinsip Good Governance dalam pengelolaannya nanti.Yakni prinsip Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Indenpen dan Fairness. Dengan menerapkan prinsip ini maka akan tercapai maksdu dan tujuan dibentuknya aturan tersebut. 

"Agar Ranperda penyertaan ini bisa terwujud sesuai Pasal 2 di atas, maka perlu prinsip good governance ini dengan baik," pungkasnya.