PEKANBARU - Beredarnya isu Penjabat (Pj) Wali kota Pekanbaru, Risnandar Mahiwa SSTP MSi diduga mendukung salah satu pasangan calon (Paslon) Wali kota di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Pekanbaru tahun 2024. Dibantah tegas oleh Risnandar.

"Semua Paslon adalah sahabat saya. Kami ingin Pilkada di Kota Pekanbaru berjalan damai dan berkualitas. Baik secara pribadi maupun institusi. Bahkan, kami bersama Forkopimda Pekanbaru juga mengunjungi semua pasangan calon Kepala Daerah pada hari yang sama, pada Selasa (3/9/2024) lalu," jelas Risnandar.

Terkait dugaan pelantikan 13 Lurah yang masih dijabat Plt untuk Kota Pekanbaru. Risnandar menegaskan tidak ada unsur politik disitu. Jabatan Lurah menurutnya sangat krusial. Hal ini agar pelayanan masyarakat tidak terganggu, baik dalam hal adminstrasi maupun program pemerintah lainnya.

"Tunjukan dimana saya cawe-cawe pilkada? Pelantikan itupun harus dasar izin dari Kemendagri. Niat kami agar pelayanan masyarakat tetap berjalan baik," ujar Risnandar, Kamis (31/10/2024).

Ia menyebut, dirinya ditugaskan sebagai Pj Wali kota Pekanbaru atas perintah dari Presiden melalui Mendagri. Ia juga menampik ada intervensi dari petinggi partai dalam hal netralitas ASN.

Dirinya bahkan siap dilaporkan jika memang terbukti tidak netral atau mendukung salah satu calon.

"Kalau ada bukti saya begitu, arahkan segera laporkan saya ke Bawaslu, biar clear. Orang camat-camat malah saya tekan agar tidak ada mendukung paslon dan tetap netral," jelasnya.

Sementara terkait pemilihan RT/RW yang diminta setelah Pilkada, ia menyebut bahwa pemilihan RT/RW dilakukan secara langsung. Berbeda dengan lurah yang dilakukan dengan independen dan tidak melakukan pemilihan.

"Kalau pemilihan RT/RW kita lakukan sebelum Pilkada tentu banyak campur tangan dari sisi politik. Tapi (lurah) ini kan independen, dan saya yakinkan dengan segala hormat, bahwa ini tidak ada intervensi politik dan semua ini berproses di teman-teman Baperjakat dan sesuai dengan ketentuan," pungkasnya.