PEKANBARU - Kontestasi Pemilihan Kepala Daerah sudah mulai, termasuk Kota Pekanbaru. Sebagai pengawal pesta demokrasi, Penjabat Wali Kota Pekanbaru Risnandar Mahiwa SSTP MSi kembali mengingatkan ASN untuk netral. Selain itu, lembaga yang anggarannya dibebankan kepada APBD maupun APBN untuk netral dan tidak berpolitik praktis, termasuk kelembagaan RT dan RW.

“ASN netral (dalam pilkada, red), termasuk forum RT/RW atau lembaga yang pembiayaannya dari APBD. Jadi titik tekannya lembaga bukan orangnya. Karena RT dan RW itu pelayan, namun pribadinya ada kebabasan tanpa membawa embel-embel RT / RW,” ujar Pj Wali Kota, Selasa (3/9/20024).

Dijelaskan lagi, sesuai amanah UU, RT/RW adalah pelayan masyarakat, dan masing-masing warga memiliki pilihan yang berbeda. Tidak pernah dibenarkan intervensi lembaga untuk memilih pilihan pribadi atau arah politiknya.

"Jadi khusus kelembagaan RT/RW, MUI, FKDM, FPK, dan kelembagaan ormas yang dibiayai oleh APBD, ada anggaran negara yang mengalir di situ, kita sampaikan jangan berpolitik. Sebaliknya, person nya itu sah saja mendukung atau punya pilihan politik. Sekali lagi saya tegaskan, pribadinya bebas tapi kelembagaannya itu dilarang,” tegas Pj Wako Pekanbaru.

Sebelumnya, Risnandar juga sudah menyampaikan kepada RT/RW agar pada penyelenggaraan Pilkada 2024, harus netral. Tapi saat pemilihan silahkan pilih, karena mereka punya hak pilih.

"Jadi jangan menjadi tim sukses salah satu paslon dengan embel-embel kelembagaan, kalau pribadi ya silakan saja. Tolong organisasi ini dibawa ke level demokrasi yang demokrasinya negara, bukan di lokal. Supaya siapa pun terpilih jadi kepala daerah dia tidak melakukan downgrade terkait dengan organisasi ini," ungkapnya.