PEKANBARU - Penjabat (Pj) Wali Kota Pekanbaru Risnandar Mahiwa SSTP MSi mengaku tanpa beban sejak dilantik memimpin Kota Bertuah. Dirinya berusaha memperbaiki sistem birokerasi agar pemerintahan berjalan baik.

Hal ini dikutip dari media siber totalnews.co.id, Kamis (18/7/2024).

“Saya ditunjuk Pak Menteri Dalam Negeri sebagai Penjabat Wali Kota Pekanbaru melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan pemerintah, membangun sinergi dengan semua pihak, perbaiki sistem birokrasi, Keuangan serta menyukseskan penyelenggaraan pemilu 2024 mendatang,” ujar Risnandar.

Ia menambahkan, bahwa dirinya tidak ada kepentingan apapun dalam melaksanakan tugas sebagai Penjabat Wali Kota Pekanbaru. Risnandar menegaskan semua murni untuk kepentingan masyarakat Kota Pekanbaru dalam pembangunan.

“Saya tidak ada kepentingan apapun, bukan kontestan pilkada. Sekali lagi, kami berjalan sesuai arahan Mendagri dalam perbaiki sistem dan melanjutkan pemerintahan dalam menyukseskan pilkada  27 November 2024 mendatang. Tanpa beban dan tekanan,” tegasnya.

Risnandar mengatakann bahwa sejak dilantik pada bulan Mei lalu, ia menyelesaikan instruksi mendagri secara bertahap. Dimulai dari perbaiki birokrasi, seperti, mal administrasi yang dilakukan penjabat sebelumnya sampai memperbaiki sistem keuangan yang mengakibatkan kas daerah (kasda) ‘kosong’.

"Alhamdulillah satu persatu kita selesaikan. Tentang pejabat ASN yang non job saat ini telah berproses di BKN, minggu lalu surat nya sudah saya teken,” jelasnya.

Terkait keuangan daerah, dirinya mengatakan setelah dilantik ia dihadapkan dengan kasda yang kosong sehingga seluruh kegiatan terancam tidak berjalan termasuk gaji ASN, Anggaran Pilkada 2024 serta honor RT/RW pun tidak ada anggaran. Selanjutnya, dirinya bersama Sekdako Pekanbaru Indra Pomi ST MSi menghadap kepada Pj Gubernur Riau,SF Harianto terkait persoalan ini ini.

“Alhamdulillah Pemprov Riau membantu anggaran kita, sehingga ASN, Pilkada 2024 dan kegiatan lainnya dapat dipenuhi,” tegasnya.

Risnandar menuturkan, bahwa dirinya telah meminta kepada pihak berwenang dan APIP Provinsi Riau untuk mengawasi dan mengawal pemerintahan kota Pekanbaru agar kedepannya sistem dan birokrasinya bisa baik dan benar.

“Kita sudah bersurat ke Provinsi untuk ikut mengawasi sistem keuangan dan birokrasi Pemko Pekanbaru agar kedepannya bisa berjalan dengan baik dan benar,” tegasnya.

Terakhir, Risnandar juga akan merapatkan OPD yang sumber PAD kota Pekanbaru untuk mensiasati keuangan Pemerintah yang saat ini sedang tidak baik-baik saja. Seperti Bapenda, Dishub, DLHK yang mana potensi pajak dan retribusi daerah harus ditingkatkan.

“Dalam waktu dekat kita akan segera kumpulkan OPD yang terkait dalam mensiasati anggaran keuangan Pemerintah Kota Pekanbaru. Sumber-sumber Pendapatan harus ditingkatkan kembali. Seperti sumber Pajak, Restoran, Reklame, Parkir dan Retribusi sampah," pungkasnya.