PEKANBARU - Penjabat (Pj) Wali Kota Pekanbaru Muflihun SSTP MAP dan para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta camat mendengarkan arahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait Monitoring Center Prevention (MCP) atau strategi pencegahan tindak pidana korupsi. Kegiatan dilaksanakan di ruang rapat Hotel Grand Central, Kamis (22/6/2023).

"Hari ini, kami melakukan rapat MCP dengan KPK. Saat ini, KPK memberikan arahan dan evaluasi terkait dengan nilai MCP," kata Pj Wali Kota Pekanbaru Muflihun.

Para kepala OPD dan camat diundang supaya bisa tahu kekurangannya. Sehingga, MCP Pemko Pekanbaru bisa lebih baik tahun ini.

"MCP merupakan alat bantu untuk monitoring capaian kinerja program pencegahan korupsi melalui perbaikan tata kelola oleh seluruh pemerintah daerah (pemda)," jelas Muflihun.

Area intervensi itu antara lain adalah perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, perizinan, pengawasan oleh APIP, optimalisasi pajak daerah, dan pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD). Untuk itu, nilai MCP lebih baik dan menjadi tolok ukur agar Pekanbaru bebas dari korupsi.

"Dengan adanya area intervensi ini, pungutan liar (pungli) tidak bakal ada di rumah sakit dan pelayanan publik. Kemudian, pengelolaan aset," ucap Muflihun.

Kesempatan yang sama, Kepala Satgas Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) Wilayah I KPK Arief Nurcahyo mengatakan, Pj wali kota memiliki komitmen dalam pemberantasan korupsi. Agenda ini terkait MCP.

"Terkait MCP ini, tugas kami adalah melakukan pencegahan agar tidak terjadi tidak pidana korupsi. MCP berlaku bagi 542 pemda," ungkapnya.

Program MCP ini pertama kali dilakukan di Provinsi Riau pada 2015. Pasalnya, tiga gubernur Riau ditangkap KPK berturut-turut.


Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota (Sekdako) Pekanbaru Indra Pomo Nasution menyimpulkan, MCP ini digelar agar bisa terwujud tata kelola pemerintahan dengan baik. Para kepala OPD sudah berkomitmen mewujudkan MCP.

"Setiap bulan, kami melakukan evaluasi di tujuh area MCP ini. Setiap tanggal 10, kami rapat evaluasi fisik dan keuangan serta program prioritas Pj wali kota," katanya.

Indra Pomi yakin nilai MCP Pemko Pekanbaru meningkat pada tahun ini. Diharapkan, KPK bisa memberikan bimbingan kepada para kepala OPD dan camat.